Jakarta, Asatunet.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa dampak dari fenomena El Nino tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga secara global di negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan negara lainnya.
"Dampak El Nino beberapa tempat produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal. Sehingga ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan," Airlangga menjelaskan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Ia memberikan tanggapan terhadap pandangan ekonom Faisal Basri, yang menilai bahwa bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hanya merupakan alat politik untuk mendukung Prabowo-Gibran. Faisal juga menyoroti bahwa BLT tersebut bisa dianggap sebagai politisasi program bantuan sosial yang jelas-jelas berorientasi politik. Ia merujuk pada kontroversi politik gentong babi atau pork barrel.
Meskipun tidak secara langsung menjawab pandangan yang disampaikan Faisal, Airlangga menekankan bahwa El Nino berdampak besar terhadap masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, banyak negara juga melaksanakan program bantuan sosial terkait El Nino.
Sebagai contoh, Singapura memberikan bantuan sebesar 800 dolar per orang untuk mengatasi lonjakan biaya hidup, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 13 triliun. India juga memberikan bantuan berupa sereal dan minyak kepada 800 juta penduduk dengan anggaran mencapai Rp 2.200 triliun.
"Negara tersebut juga melakukannya antara bulan September sampai dengan November tahun lalu," Airlangga menjelaskan. Selain bantuan sosial, ia menambahkan, sejumlah negara juga memberikan bantuan dalam bentuk lain.
Misalnya, Malaysia memberikan bantuan kepada 8,7 juta keluarga atau sekitar 25,4 persen dari populasi dengan anggaran mencapai Rp 25 triliun untuk periode Januari hingga Desember 2023. Filipina juga memberikan bantuan tunai kepada 2,3 juta petani dengan total anggaran Rp 3,47 triliun pada bulan September 2023.
Di Indonesia, program bantuan pangan telah diterapkan untuk 22 juta orang atau sekitar 7,9 persen dari total penduduk. "Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 25,6 persen, Singapura 1,7 persen, India 55,6 persen, dan Amerika 12,1 persen," ungkap politisi Golkar itu.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah menjalankan program perlindungan sosial secara transparan dan akuntabel. "Program perlindungan sosial adalah langkah pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan mempertahankan kualitas hidup mereka," katanya.
Ia menambahkan bahwa program perlindungan sosial ini telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pihak terkait lainnya, dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
