PURWOREJO, Asatunet.com - TINGGINYA angka kasus korupsi di Indonesia, khususnya di tingkat Kepala Desa (Kades) membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa gerah.
Betapa tidak, dari catatan KPK sebanyak 975 kades di Indonesia telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi.
”Tercatat ada 975 kepala desa terkena kasus yang akhirnya menjadi tersangka korupsi," kata perwakilan KPK Rino Haruno dalam sosialisasi program Indonesia Bebas Korupsi di Purworejo, Rabu (10/5/2023).
Upaya pemberantasan korupsi dilakukan KPK bekerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah. Mereka menggelar Bimbingan Teknis Indikator Desa AntiKorupsi. Kali ini dilaksanakan di Desa Karanggedang, Purworejo sebagai salah satu nominasi desa antikorupsi di Jawa Tengah.
Sekda Kabupaten Purworejo Said Romadhon mengapresiasi penyelenggaraan Bimtek Indikator Desa Antikorupsi, sebagai salah satu upaya nyata dalam mencegah dan memberantas korupsi di semua lini.
”Semoga desa lebih siap untuk menjadi Desa Antikorupsi. Tentu keberadaan Desa Antikorupsi ini tidak sebatas pada pemenuhan dokumen atau indikator, tapi lebih pada semangat antikorupsi dan menjaga integritas,” katanya.
Menurutnya, desa merupakan embrio pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merupakan elemen penting bagi kemajuan Indonesia. Jika ingin Indonesia maju, maka yang utama dan penting dilakukan adalah memajukan desa.
Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai konsekuensinya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk dana desa yang jumlahnya cukup besar yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
”Besarnya dana desa dinilai rawan memunculkan tindakan koruptif, karena UU Desa belum sepenuhnya dipahami dan masih rendahnya kompetensi SDM aparat desa, rendahnya akuntabilitas serta rawan ditunggangi kepentingan politis,” katanya. (*/red)
