KULONPROGO, Asatunet.com - TERKAIT banyaknya catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap aset di Kulonprogo yang mangkrak, DPRD Kulonprogo dengan tegas meminta kepada eksekutif untuk segera melakukan penataan terhadap aset milik daerah.
“Banyak aset yang mangkrak jadi sorotan kami dalam mensikapi hasil audit BPK terhadap LKPJ tahun anggaran 2022,” kata Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati, dalam paripurna DPRD, Kamis (11/5/2023).
Menurut Akhid ada sekitar 10 catatan yang disampaikan DPRD Kulonprogo terhadap temuan BPK. Salah satunya terkait Gerbang Samudra Raksa. Aset hibah dari pemerintah pusat ini belum bisa dimanfaatkan. Sementara biaya pemeliharaanya sangat besar.
“Ini harus ditindaklanjuti karena biaya pemelihataan sangat besar,” kata politisi PDIP ini.
Dewan telah meminta PPK (pejabat pembuat komitment) agar dalam pelaksanaan program mengikuti pola pengelolaan rekening. Sehinga antara belanja barang dan jasa akan sinkron dan tidak selalu menjadi temuan.
Penjabat Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana mengatakan, Kulonprogo berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terkait pelaksanaan APBD 2022. Opini WTP ini menjadi kali kesepuluh yang diraih Kulonprogo.
Realisasi pendapatan mencapai Rp1,531 trilun atau lebih 1,77 persen dari target pendapatan Rp1,530 triliun. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 1,53 triliun atau 91,69 persen dari anggaran. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Rp165 miliar diperoleh dari realisasi target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran belanja.
“Untuk mendukung pemerintahan desa juga diserahkan bagi hasil pajak dan retribusi ke desa senilai Rp11,778 miliar, Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp 155,05 miliar. (*/red)
